Sangatta Utara – Anggota DPRD Berau, Rudy P. Mangunsong, menyampaikan keprihatinannya terkait tidak adanya guru di satu-satunya Sekolah Dasar (SD) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Berau, Kalimantan Timur.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat setempat.
Menurut Rudy, saat pembangunan sekolah direncanakan, seharusnya Dinas Pendidikan sudah menyiapkan tenaga pengajar.
Ia mempertanyakan mengapa sekolah bisa dibangun tanpa diiringi kehadiran guru.
“Saya sangat prihatin, untuk pendidikan dasar saja tidak ada gurunya. Sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Harusnya kan masalah tersebut bisa diatasi. Lucu saja di zaman sekarang ada yang tidak punya guru dan tidak bisa bersekolah,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).
Rudy juga menyoroti lemahnya komunikasi antara Dinas Pendidikan dan pihak kampung.
Baca Juga : Rahmad Mas’ud Beber Isu Pemangkasan DBH tak Benar, Walikota Balikpapan Sebut Sosok Menkeu Purbaya

Menurutnya, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan hingga anak-anak di Kampung Mapulu kehilangan hak pendidikan dasar.
Ia menambahkan, jika memang ada laporan siswa enggan bersekolah, Dinas Pendidikan mestinya turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga, tokoh adat, dan lembaga masyarakat.
“Jadi semuanya harus mencari solusi bagaimana agar anak-anak mau sekolah. Kalau cuman bicara mereka tidak mau sekolah, ya sampai kapanpun tentu tidak akan mau sekolah. Harus punya empati ya,” tegasnya.
Rudy juga menyoroti kondisi infrastruktur penunjang.
Informasi yang diterimanya menyebutkan, anak-anak Kampung Mapulu harus menempuh perjalanan jauh menuju Kampung Panaan untuk bersekolah karena jembatan penghubung dua kampung itu putus.
Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera menyelesaikan pembangunan jembatan penyebrangan agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau.
Bagi Rudy, kasus di Kampung Mapulu mencerminkan masalah klasik pendidikan di Berau yang harus segera ditangani dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
hal itu tidak seharusnya menjadi alasan hingga anak-anak di Kampung Mapulu kehilangan hak pendidikan dasar.
ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera menyelesaikan pembangunan jembatan penyebrangan agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau.
















