Sangatta Utara- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh fraksi di DPRD Kutim, termasuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang juga memberikan pandangan kritis sekaligus rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Pelaksanaan Fraksi PPP, melalui Wakil Ketua Fraksi, Joni, menyatakan penerimaan dan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024. Namun, di balik sikap afirmatif tersebut, Fraksi PPP juga menyoroti sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berikut adalah pandangan umum dan empat rekomendasi strategis yang disampaikan Fraksi PPP DPRD Kutim.
Baca Juga: Tiga Roket Hantam Bandara di Irak, 2 Personel Keamanan Terluka
1. Evaluasi Menyeluruh terhadap Perencanaan Anggaran
Salah satu poin utama yang disoroti Fraksi PPP adalah perlunya evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran, khususnya pada pos Pendapatan Transfer dan Belanja Modal.
-
Pendapatan Transfer hanya mencapai Rp9,81 triliun (79,99% dari target).
-
Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya terealisasi Rp91,98 miliar (18,30% dari target).
Kegagalan mencapai target pada dua pos ini berdampak signifikan, di mana total realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 79,90%. Fraksi PPP meminta penjelasan rinci mengenai faktor penyebab ketidakcapaian ini serta langkah antisipasi ke depan.
Rekomendasi:
Pemerintah perlu memperbaiki metode perencanaan dengan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis data, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait transfer dana.
2. Peningkatan Kinerja OPD dalam Merealisasikan Program
Fraksi PPP menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur strategis.
-
Belanja Modal seringkali terlambat terealisasi karena faktor perencanaan yang kurang matang atau kendala teknis.
-
Program prioritas, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, harus dipastikan tepat waktu dan berkualitas.
Rekomendasi:
-
Peningkatan kompetensi SDM OPD melalui pelatihan dan pendampingan.
-
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan program berjalan sesuai jadwal.
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meskipun realisasi PAD Kutim melampaui target (182,26%) dengan capaian Rp532,65 miliar, Fraksi PPP mendorong agar pemerintah tidak berpuas diri.
-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi kontributor utama.
-
Potensi sektor pertambangan, perkebunan, dan UMKM masih dapat digali lebih dalam.
Rekomendasi:
-
Ekstensifikasi basis pajak dengan mendata wajib pajak baru.
-
Inovasi pendapatan, seperti pengembangan destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif.
-
Sinergi dengan swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD
Fraksi PPP mendorong agar pemerintah lebih transparan dalam pelaporan dan pengelolaan APBD, khususnya terkait:
-
Penyerapan anggaran yang masih rendah di beberapa sektor.
-
Potensi pemborosan atau inefisiensi dalam belanja daerah.
Rekomendasi:
-
Audit kinerja oleh inspektorat daerah secara berkala.
-
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan melalui platform digital.
